Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Hindia Belanda (Indonesia)
Daftar Isi
Ketika memegang pemerintanan, Raffles melakukan beberapa perubahan di berbagai bidang.
Kebijakan Pemerintahan Inggris di Bidang Ekonomi
Di bidang ekonomi, Raffles menghapus semua kebijakan Daendels seperti Contingenten yang kemudian diganti dengan sistem sewa tanah. Semua petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Sistem ini disebut pajak tanah atau landrent atau landrate. Rakyat harus membayar pajak dalam bentuk uang.Raffles menciptakan pajak tanah dengan pertimbangan bahwa semua tanah adalah milik negara sehingga rakyat harus membayar sewa. Pelaksanaan pajak tanah ternyata mengalami kegagalan karena beberapa alasan berikut ini.
- Rakyat belum mengenal sistem uang.
- Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama ukurannya.
- Terbatasnya jumlah pegawai Raffles.
Kebijakan Pemerintahan Inggris di Bidang Politik
Dalam bidang politik pemerintahan, Thomas Stamford Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen dan dibantu asisten residen dari Eropa. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah serta digaji setiap bulan.Kebijakan Pemerintahan Inggris di Bidang llmu Pengetahuan dan Sosial Budaya
Jasa-jasa Thomas Stamfford Raffles selama di Indonesia antara lain sebagai berikut.- Menulis buku History of Java (Sejarah Jawa).
- Merintis Kebun Raya Bogor (Botanical Garden).
- Menemukan Bunga Rafflesia Arnoldi.
- Menghapus sistem perbudakan.
Kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir setelah ditandatangani Convention of London (Konvensi London) pada tahun 1814 yang berisi Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang direbut oleh Inggris, kecuali Ceylon (Sri Lanka) dan Tanjung Harapan.
Posting Komentar